AKKI: Pengguna Kartu Kredit Bakal Menurun

Masih mengenai peraturan baru menteri keuangan yang terbit pada 23 Maret 2016 lalu, kali ini giliran AKKI atau Asosiasi Kartu Kredit Indonesia yang memberikan tanggapan. AKKI mengungkapkan pihaknya khawatir bila pengguna kartu kredit bakal menurun.

Ditjen Pajak Boleh Tilik Data Kartu Kredit Nasabah, Pemegang Kartu Kredit Bakal Kena Pajak?

Dilansir dari suara.com, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia mengakui akan adanya kekhawatiran penurunan pengguna kartu kredit, akibat adanya peraturan baru Menteri Keuangan yang mewajibkan Bank Penerbit Kartu Kredit untuk melaporkan data transaksi kartu kredit nasabah mereka.

Nasabah Tidak akan Suka Data Transaksi Mereka Diperiksa

Meski masih berupa dugaan, tetapi memang kekhawatiran ini rasional. Logikanya, pengguna kartu kredit tidak akan senang jika ada pihak-pihak lain yang mengetahui data transaksi kartu kredit mereka. Apalagi jika ternyata data-data mereka digunakan untuk membandingkan kekayaan yang mereka laporkan dalam SPT.

Lapor SPT Online Diperpanjang Hingga 30 April 2016

Memang maksud Ditjen Pajak baik, yakni untuk melacak siapa saja yang tidak melaporkan kekayaan mereka dengan sebenar-benarnya dalam SPT yang dilaporkan. Tetapi, tentu sebaiknya ada batasan siapa saja yang patut dan tidak patut diperiksa data transaksi kartu kreditnya.

Karyawan Biasa Seharusnya Tak Perlu Khawatir Jika Data Transaksi Kartu Kredit Diperiksa

Seorang karyawan yang juga nasabah kartu kredit tentu tidak perlu khawatir akan peraturan Menteri Keuangan, karena umumnya sekarang pajak penghasilan karyawan dibayarkan oleh perusahaan mereka dengan pemotongan secara langsung setiap bulannya.

Wajib Lapor Data Transaksi Kartu Kredit ke Ditjen Pajak, Pengguna Kartu Kredit Bakal Menurun?

Yang menjadi tidak biasa adalah mereka yang tercatat sebagai karyawan, pengusaha, atau Pegawai Negeri Sipil yang ternyata memiliki kartu kredit dengan limit besar, tetapi tidak melaporkan jumlah kekayaan mereka beserta pajak yang harus dibayar dengan benar. Maka inilah yang harus menjadi sasaran pemerintah.

Tetapi, karyawan biasa pun sebetulnya bisa memiliki kartu kredit dengan limit besar, jika ia memang layak mendapatkan limit besar dari pihak bank penerbit kartu kreditnya. Sehingga, kartu kredit dengan limit besar bukanlah jaminan seseorang untuk dicurigai sebagai seorang yang tidak jujur terhadap pajak.

Memeriksa data 17 juta kartu kredit di pasaran, akankah hanya membuang-buang waktu?

Saat ini data dari BI menunjukkan bahwa ada sebanyak 17 juta kartu kredit yang beredar di pasaran. Ini menunjukkan betapa besarnya pengguna kartu kredit di Indonesia. Dari 17 juta kartu kredit tersebut, dimiliki oleh sekitar 7,5 juta orang.

Untuk memeriksa sebanyak 17 juta kartu kredit di Indonesia, memang dari sisi jam kerja, ini akan menambah daftar pekerjaan individu-individu di Ditjen Pajak. Tetapi, jika memang ini harus dilakukan, maka tidak ada cara lain.

Hanya saja, sejak peraturan menteri keuangan tersebut diberlakukan, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai teknis pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Ditjen Pajak terhadap 17 juta data transaksi kartu kredit.

Pengguna Kartu Kredit Bakal Menurun, Bagaimana Logikanya?

Tak ada yang akan senang jika transaksi sehari-hari seseorang menggunakan kartu kredit diperiksa pihak lain, meskipun memng tidak semuanya. Jika demikian, maka orang cenderung akan mengurangi frekuensi transaksi kartu kreditnya.

Dengan sendirinya ini akan menurunkan pengguna kartu kredit, karena kini kartu kredit mereka semakin jarang digunakan dan lebih baik menutupnya sekalian jika tidak digunakan sama sekali.

Lalu bagaimana dengan anda? Apakah anda termasuk yang tidak suka jika billing statement anda diperiksa?

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2015 Official PilihKartu.com Blog.