Beli Barang dari Luar Negeri secara Online akan Dikenai Bea Cukai, Setujukah?

Pemerintah Indonesia nampaknya sedang berusaha menggenjot penerimaan negara, salah satu yang sekarang sedang dipertimbangkan adalah dengan mengenakan bea cukai untuk barang-barang dari luar negeri yang dibeli secara online.

Saat ini pemerintah tepatnya sedang melakukan pengkajian untuk kategori barang-barang tak berwujud (intangible goods) yang direncanakan akan dikenakan bea masuk mulai Januari 2018 nanti. Kategori barang tak berwujud ini disebutkan berupa barang yang dikirimkan melalui transmisi elektronik (online).

“Yang jelas, barangnya dikirim (diimpor) melalui transmisi elektronik, kami masih kaji,” kata Kepala Humas Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Deni Sujantoro, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2017 (Tempo.co).

Baca juga: Harbolnas, MNC Bank Sibuk Bagi-Bagi Cashback dan Cicilan 0%

Deni menambahkan bahwa ketentuan ini sebetulnya sudah tercantum dalam Pasal 8B ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, dimana di dalamnya dinyatakan bahwa pengangkutan piranti lunak dan/atau data elektronik untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui transmisi elektronik. Lebih khusus, Deni menyebutnya Digital Goods (barang digital).

Penerapan ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menggenjot pendapatan negara. Pemerintah melihat barang-barang dari luar negeri yang dijual secara online ke Indonesia bisa menjadi potensi baru untuk penerimaan negara. Barang-barang kategori tak berwujud yang dijual secara online tersebut misalnya e-book (buku elektronik) dan software (perangkat lunak).

Selain itu, pemerintah juga melihat adanya kesempatan untuk menerapkan kebijakan baru ini, mengingat moratorium dari WTO (World Trade Organization) akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Saat ini, delegasi Indonesia tengah mengikuti sidang WTO ke-11 di Buenos Aires, Argentina, untuk menyampaikan aspirasi yang mengusung usulan agar mencabut moratorium yang ada, mengingat ada peluang perpanjangan moratorium tersebut.

Baca juga: Liburan Akhir Tahun Mau ke Luar Negeri? Simak Tips Menukar Uang Berikut Ini

Pihak Bea dan Cukai dari Kemenkeu juga terus berkomunikasi intens dengan beberapa pihak terkait seperti Badan Kebijakan Fiskal, Dirjen Pajak, maupun industri dan berbagai asosiasi masyarakat terkait usulan di atas. Bea dan Cukai juga berkomunikasi dengan Kementrian Perdagangan mengingat usulan pihak Bea dan Cukai tersebut akan menyangkut e-commerce (transaksi elektronik/online).

Di sisi lain, Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa sehubungan dengan berakhirnya moratorium dengan WTO pada 31 Desember 2017, maka mulai Januari 2018 barang tak berwujud (intangible goods) yang diperjualbelikan secara elektronik/online dari luar negeri langsung dikenai bea masuk, tanpa perlu lobi.

Perlu diketahui bahwa moratorium dengan WTO yang akan berakhir 31 Desember 2017, salah satu isinya adalah bahwa negara-negara berkembang tidak boleh mengenakan bea masuk atas barang tak berwujud yang diperdagangkan secara elektronik.

Loading...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2015 Official PilihKartu.com Blog.