BI Keukeuh Tak Akan Longgarkan Peraturan GPN untuk VISA/Mastercard

Pilihkartu sempat mengulas berita mengenai usaha lobi pemerintah AS agar melonggarkan peraturan GPN supaya memuluskan bisnis VISA dan Mastercard di Indonesia (Lihat artikel: INDONESIA MINTA AS BERIKAN GSP, AS MINTA INDONESIA LONGGARKAN GPN).

Disebutkan bahwa pemerintah AS melobi pemerintah Indonesia agar mau mengecualikan transaksi kartu kredit dalam roadmap GPN, sehingga VISA dan Mastercard tetap bisa menikmati bisnis transaksi kartu kredit di Indonesia.

Adapun keuntungan yang ditawarkan ke pemerintah Indonesia berupa keringanan tarif impor (Generalized System of Preferences) atau GSP yang terancam dicabut oleh pemerintah AS. Bila dicabut, maka AS sebagai negara tujuan ekspor nonmigas terbesar kedua Indonesia akan memberlakukan tarif ekspor yang tidak sedikit.

Baru-baru ini, Kompas.com memberitakan bahwa BI keukeuh untuk tidak akan melonggarkan peraturan GPN. Sehingga, kemungkinan besar transaksi kartu kredit akan tetap dimasukkan ke dalam roadmap GPN.

Adapun untuk perusahaan switching asing seperti VISA dan Mastercard akan tetap diijinkan beroperasi di Indonesia, hanya saja mereka diwajibkan untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan domestik. Adapun syarat utamanya adalah kepemilikan saham 80% domestik dan 20% asing.

Melalui peraturan tersebut, pemerintah Indonesia mengaku ingin melindungi pasar domestik agar bisa bersaing dengan asing. Perihal porsi saham domestik-asing bagi perusahaan switching tersebut dinyatakan dengan tegas oleh Direktur Departemen Pembiayaan Sistem Pembayaran BI Erwin Haryono,” Perusahaan switching yang memproses transaksi di Indonesia tetap 80 persen saham lokal dan 20 persen asing demi melindungi pemain domestik.”

BI mengungkapkan Mastercard telah mendukung program GPN dari pemerintah Indonesia dan bersedia untuk bekerjasama dengan perusahaan lokal. Meski begitu BI tidak memungkiri bahwa masih ada perusahaan switching asing yang memiliki porsi saham 49 persen di Indonesia.

Mengenai hal itu, BI menyatakan bahwa pihaknya menyadari bahwa biaya untuk investasi di bidang teknologi sangat mahal dan dapat membebani perusahaan domestik. Bila memang demikian adanya, maka butuh waktu bagi perusahaan domestik untuk dapat turut andil besar dalam urusan investasi di bidang teknologi, yang menjadi tulang punggung bagi sistem pembayaran modern sekarang ini.

Loading...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2015 Official PilihKartu.com Blog.