Pemerintah Kembali Minta Data Transaksi Kartu Kredit Nasabah

Di tahun 2016 lalu, publik pengguna kartu kredit dan penerbit kartu kredit dibuat kalang kabut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan, yang kurang lebih isinya mewajibkan perbankan untuk mengirimkan data-data transaksi nasabah kartu kreditnya kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Tujuan aturan tersebut adalah untuk mencocokkan data pajak yang disetor nasabah kartu kredit dengan kebiasaan transaksi kartu kredit nasabah tersebut. Alhasil, nasabah kartu kredit yang merasa terganggu bila transaksi sehari-harinya ditilik pihak pajak, langsung bereaksi macam-macam. Sebagian besar kemudian menutup kartu kreditnya, dan sebagian lainnya mengurangi transaksi kartu kreditnya.

Karena mendapatkan respon yang kurang baik dari masyarakat, peraturan ini kemudian dicabut pada tahun 2017. Akan tetapi di tahun 2018 ini, pemerintah dengan mengejutkan kembali menyatakan ingin meminta kembali data transaksi nasabah kartu kredit dari 23 perbankan yang ada di Indonesia.

Baca juga: SRI MULYANI JADI MENTERI LAGI, LAPOR KARTU KREDIT DITINJAU ULANG

Padahal, akhir Maret tahun lalu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan bahwa pihaknya tak lagi tertarik dengan data kartu kredit karena dinilai tidak dapat sepenuhnya mencerminkan penghasilan masyarakat. Data tersebut tidak akurat bila dijadikan sebagai pembanding penghasilan yang selama ini dilaporkan oleh seorang wajib pajak.

“Kenapa saya tidak tertarik karena itu utang, bukan penghasilan. Kan ada plafonnya. Misalnya, saya beli barang Rp 50 juta, apa gaji saya segitu? Kan tidak juga,” kata Ken.

Atas dasar hal tersebut, maka kemudian Direktorat Jenderal Pajak menunda pemberlakuan aturan tersebut. Selain tidak akurat, permintaan data transaksi kartu kredit diakuinya akan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, Ditjen Pajak menyatakan bahwa ketentuan tersebut ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku melalui surat Ditjen Pajak kepada pihak perbankan tertanggal 31 Maret 2017.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 228/PMK.03/2017, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) kembali meminta perbankan untuk menyerahkan data-data transaksi nasabah kartu kreditnya ke pemerintah Indonesia.

Baca juga: WAJIB LAPOR KARTU KREDIT BERPOTENSI MENABRAK RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Dalam beleid yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2017 lalu, disebutkan bahwa PMK nomor 39/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali tanggal penyampaian pertama kali yang tercantum dalam lampiran.

Di dalam peraturan tersebut, dilampirkan juga daftar 23 Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit yang wajib melakukan pelaporan data transaksi nasabah kartu kreditnya. Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit itu meliputi Bank ANZ Indonesia, Pan Indonesia Bank, Ltd. Tbk, Bank Central Asia, Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank CIMB Niaga, Maybank Indonesia, Bank MNC Internasional, Bank ICBC Indonesia, Bank Mandiri, Bank Mega, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank OCBC NISP, Bank Permata, Bank Rakyat Indonesia, Bank Sinarmas, Bank UOB Indonesia, Standard Chartered, HSBC, Bank QNB Indonesia, Citibank, dan AEON Credit Services.

Adapun data-data yang diminta juga dijelaskan dengan detil yaitu Data Transaksi Nasabah Kartu Kredit, yang memuat nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama pemilik kartu, alamat pemilik kartu, Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor paspor pemilik kartu, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kartu, bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian transaksi, nilai transaksi, dan pagu kredit.

Pihak-pihak lain yang terkait dalam industri kartu kredit nampaknya belum banyak yang mendengar informasi terbaru ini. Bahkan, General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Martha mengakui bahwa dirinya sudah mendengar tentang hal ini tapi belum mendapatkan konfirmasi dari pemerintah.

“Peraturan menteri keuangan No 228 yang katanya menggantikan PMK No 39 soal permintaan data transaksi kartu kredit. Yang No 39 di-suspend bukan di cabut,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama menyatakan bahwa pihaknya belum bisa memberikan keterangan terkait ketentuan yang ada dalam PMK tersebut.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2015 Official PilihKartu.com Blog.