Ini Dia Negara-Negara yang Pemerintahnya Pakai Kartu Kredit untuk Belanja Negara

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengkritik Sri Mulyani atas kebijakan-kebijakannya dalam perekonomian, salah satu yang ia kritik adalah tentang kartu kredit pemerintah. Ia menyebut kartu kredit pemerintah biaya transaksi dan bunganya besar, ia juga menyebut tidak ada negara-negara lain di dunia yang menggunakan kartu kredit untuk pembayaran belanja negara.

“Saya bingung Menkeu mengeluarkan aturan pakai Kartu Kredit. Bagaimana itu, biaya transaksinya kan  besar, bunga kredit tinggi bisa 30%. Tidak ada di negara lain transaksi kenegaraan pakai kartu kredit. Jangan-jangan ada likuiditas missmatch,” kata Rizal Ramli.

Baca juga: Rizal Ramli Sindir Sri Mulyani Terkait Kartu Kredit Pemerintah

Menjawab kritik dari Rizal Ramli tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementrian Keuangan, Nufransa Wira Sakti mengatakan bahwa pernyataan Rizal Ramli tersebut tidak benar. Ia bahkan menekankan bahwa sudah ada banyak negara-negara di dunia yang menerapkan kartu kredit dalam urusan belanja kebutuhan negara.

“Sudah banyak negara yang menggunakan kartu kredit untuk kegiatan perjalanan dinas dan pembayaran yang nilainya kecil, antara lain Inggris, Amerika Serikat, Australia, Singapura, Korea Selatan dan Brunei Darussalam,” katanya dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Nufransa menambahkan, program penerapan kartu kredit pemerintah dilaksanakan untuk mempermudah kegiatan belanja operasional pemerintah. Seluruh pelaksanaan pembelanjaan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah diatur secara ketat oleh Kementrian Keuangan. Kemudian prosedur dan pengamanan standar ditetapkan bersama-sama dengan perbankan.

“Uji coba terus dikuatkan untuk mendapatkan pola paling ideal,” kata dia.

Selain itu, penting untuk diketahui pula bahwa kartu kredit pemerintah tidak akan dikenai bunga atau denda. Untuk mencegah bunga dan denda, tagihan kartu kredit pemerintah akan dilunasi tepat waktu sebelum jatuh tempo, tanpa meninggalkan proses verifikasi tagihan.

Baca juga: Kartu Kredit Bisa Cegah Korupsi

“Pembayaran tagihan dilakukan dengan cara over booking dari rekening bendahara ke rekening bank penerbit kartu. Tidak ada biaya transaksi sama sekali. Biaya iuran tahunan, juga dibebaskan,” ujar Nufransa.

Teknis pelaksanaan kartu kredit pemerintah juga tidak asal. Kartu kredit pemerintah dipegang oleh pegawai yang bertugas untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari perkantoran, atau sering disebut Pejabat Pengadaan dan pegawai yang melaksanakan pembayaran biaya perjalanan dinas, seperti pembayaran tiket ataupun hotel.

“Pemegang Kartu Kredit juga harus menandatangani surat pernyataan untuk tidak menyalahgunakan kartu kredit, dan bila terjadi penyalahgunaan bersedia untuk dituntut ganti rugi,” imbuh dia.

Kartu kredit pemerintah membuat belanja operasional menjadi lebih efisien, karena pemerintah dapat memperoleh barang/jasa terlebih dahulu, melunasi kemudian, sehingga kegiatan dapat berjalan lebih cepat dan lancar. Petugas juga tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar untuk urusan pembayaran kegiatan operasionalnya.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2015 Official PilihKartu.com Blog.