Kartu Kredit Bisa Cegah Korupsi

Wah, apa betul kartu kredit bisa cegah korupsi?

Sebetulnya iya atau tidaknya kartu kredit untuk mencegah korupsi tergantung dari penggunaannya. Baru-baru ini pemerintah sedang disoroti karena peraturan barunya untuk menggunakan kartu kredit dalam urusan belanja operasional di kementrian dan Lembaga (K/L). Selain untuk mengurangi idle cash, penggunaan kartu kredit yang dinilai efisien juga dinilai bisa mencegah praktik korupsi.

Hal ini disampaikan oleh Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Muhadjir Effendy. Menurutnya, kartu kredit bisa meminimalisir penggunaan uang tunai dan dengan sendirinya bisa menghindari penggelapan dalam perjalanan dinas dan pembiayaan belanja operasional.

Terhitung sejak bulan Maret 2018, penggunaan kartu kredit pemerintah sudah mulai diterapkan di jajaran kementrian dan Lembaga (K/L). Hanya saja menurut Muhadjir, penggunaannya memang belum maksimal karena belum ada pedoman dari Kemenkeu dan Perbankan.

Masih Perlu Laporan Tertulis

Meski sudah ada sistem pelaporan otomatis dari billing statement yang dikirim perbankan, tetapi saat ini masih diperlukan laporan tertulis dengan lampiran berupa bukti pemakaian. Ia berharap dengan adanya kartu kredit, sistem menjadi terintegrasi dengan pemerintah, sehingga transaksi apapun bisa terlihat di sistem, dengan begini transaksi menjadi lebih transparan dan lebih efisien.

Limit kartu kredit pemerintah

Inspektur Jenderal Kemendikbud Daryanto memberitahukan bahwa limit kartu kredit pemerintah tergantung besar kecilnya satuan kerja (Satker), tapi rentang limit mulai Rp50 juta hingga Rp200 juta.

“Limit dasar maksimal Rp200 juta per bulan untuk keperluan dinas. Sementara untuk keperluan belanja operasional limit nya Rp50 juta. Supaya tidak terjadi penyimpangan,” kata dia pada kesempatan yang sama.

Untuk mewujudkan kartu kredit pemerintah, kemenkeu menggandeng kerja sama dengan beberapa bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

“memang kartu kredit pemerintah itu jadi solusi, khususnya belanja dan perjalanan dinas. Kemendikbud banyak kegiatan itu, kita harus mulai mengevaluasi. Dalam waktu dekat mencoba melakukan evaluasi, partner bank kita di Kemendikbud adalah BNI,” ujarnya.

Loading...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2015 Official PilihKartu.com Blog.