Kartu Kredit Diintip Petugas Pajak, Sri Mulyani: Masyarakat Jangan Khawatir

Menkeu Sri Mulyani menghimbau kepada masyarakat pengguna kartu kredit untuk tidak khawatir mengenai peraturan yang baru ditandatanganinya pada akhir Desember 2017 lalu. Menurutnya, peraturan tersebut sudah diberikan threshold alias ambang batas minimal tagihan yang harus dilaporkan.

Artinya, tidak semua tagihan transaksi kartu kredit milik semua nasabah akan dilaporkan kepada petugas pajak, melainkan hanya mereka yang kartu kreditnya dalam setahun mencapai tagihan 1 Milyar rupiah. Pelaporan juga dilakukan setahun sekali, bukan per bulan.

Baca juga: WAJIB LAPOR TRANSAKSI KARTU KREDIT, BANK: 2 TAHUN LALU BANYAK PENUTUPAN KARTU KREDIT

Penetapan threshold atau ambang batas minimal tersebut memang dimaksudkan untuk menghindari kepanikan para pemegang kartu kredit. “Kami menggunakan threshold supaya masyarakat tidak merasa semua transaksinya akan dilihat,” kata Sri Mulyani di Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (5/1).

Untuk teknis pelaksanaan ketentuan threshold 1 milyar akan diatur lebih lanjut. Sementara ini baru ada ketentuan pelaporan data transaksi kartu kredit dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Beleid tersebut diteken Menkeu Sri Mulyani pada tanggal 29 Desember 2017 lalu.

Baca juga: TAGIHAN KARTU KREDIT 1 M SETAHUN WAJIB DILAPORKAN KE DIRJEN PAJAK

Sri Mulyani menambahkan jika pelaporan data kartu kredit merupakan bagian dari upaya untuk mendukung pertukaran data secara otomatis terkait pajak. Meski aturan ini sempat dibatalkan oleh Dirjen Pajak dengan alasan kartu kredit tidak mencerminkan penghasilan seseorang, tapi ternyata tahun ini aturan tersebut kembali diberlakukan melalui PMK terbaru.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2015 Official PilihKartu.com Blog.