Menkeu Sri Mulyani Terus Dorong Transaksi Kartu Kredit di Kementerian

Pemerintah sejak tahun lalu telah mulai bertransisi untuk mengunakan kartu kredit untuk belanja Kementerian dan Lembaga (K/L). Penggunaan kartu kredit di Kementerian dan Lembaga dinilai lebih akuntabel dan reliabel bila dibandingkan dengan pembelanjaan secara tunai selama ini.

Pembelanjaan dengan uang tunai seperti yang selama ini dilakukan memang tak dapat dimungkiri rawan fraud dan mark up. Berbeda dengan penggunaan kartu kredit, yang setiap bulan diberikan laporan penggunaan langsung dari perbankan dalam bentuk lembar tagihan atau billing statement.

Atas dasar itu, Menkeu Sri Mulyani terus mendorong penggunaan kartu kredit untuk belanja Kementerian dan Lembaga. Pemerintah telah melakukan uji coba penggunaan kartu kredit di sejumlah instansi, termasuk Kemenkeu (Kementerian Keuangan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan Kemensesneg (Kementerian Sekretaris Negara).

Uji coba yang sudah dilakukan sejak tahun lalu tersebut melahirkan beberapa poin evaluasi sebagai bahan perbaikan. Sri Mulyani berharap kementerian (K/L) lainnya akan segera menerapkan pembelanjaan dengan menggunakan kartu kredit.

Apalagi, sekarang ini pemerintah sedang gencar mendorong peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia). Tentunya, alokasi belanja anggaran akan semakin besar di sana. Menurut Sri Mulyani, sulit untuk menentukan nilai akuntabel dalam belanja untuk SDM bila dibandingkan dengan belanja infrastruktur yang hasil fisiknya langsung terlihat.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu merangkum 4 tujuan penggunaan kartu kredit untuk belanja K/L, yaitu:

  1. Meminimalisir transaksi tunai (menuju cashless society)
  2. Keamanan transaksi lebih terjamin
  3. Mengurangi fraud
  4. Mengurangi idle cash

Adapun kartu kredit pemerintah tersebut tidak dapat digunakan untuk semua transaksi. Plafon kartu kredit pemerintah berkisar di antara Rp 50 juta hingga Rp 200 juta, tergantung masing-masing satuan kerja. Ketentuan penggunaannya seperti yang di bawah ini:

  1. Kartu kredit tersebut hanya bisa dipakai untuk transaksi yang nilainya di bawah Rp 50 juta per transaksi.
  2. Kartu kredit hanya bisa digunakan untuk pembayaran yang bersifat uang persediaan untuk satuan kerja atau untuk operasional kantor sehari-hari.
  3. Kartu kredit pemerintah dapat digunakan untuk pembayaran belanja barang dan perjalanan dinas pegawai.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, mengungkapkan Indonesia memiliki banyak lembaga pengawas di pemerintahan, seperti: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga LSM.

Banyaknya lembaga yang ikut mengawasi keuangan pemerintahan membuat penyelewengan anggaran kian terlihat. Ia mengakui bahwa sistem pengawasan mempunyai peran penting, apalagi dengan anggaran pemerintah yang terus meningkat hingga dua kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Baca: Ini Dia Negara-Negara yang Pemerintahnya Pakai Kartu Kredit untuk Belanja Negara

Maka dari itu, selain sistem pengawasan yang ketat, JK juga mendukung tindakan-tindakan pencegahan seperti penggunaan kartu kredit dalam belanja operasional di satuan kerja Kementerian dan Lembaga. Langkah-langkah pencegahan seperti ini memang sudah patut dilaksanakan bila memang dinilai lebih efektif dalam mengurangi penyelewengan anggaran.

Nah, apakah sobat Pilihkartu setuju kalau kartu kredit pemerintah bisa mengurangi penyelewengan anggaran? Kalau setuju, yuk kita dukung terus kerja pemerintah demi Indonesia yang lebih baik.

Loading...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2015 Official PilihKartu.com Blog.