Kartu Kredit Pemerintah, Ekonom: Bisa Timbulkan Beban Utang Baru

Keputusan pemerintah untuk menggunakan kartu kredit dalam urusan belanja operasionalnya ternyata dikhawatirkan oleh ekonom. Ekonom Samuel Asset Manajemen Lana Soelistianingsih berpendapat hal tersebut bisa menimbulkan beban utang baru bagi pemerintah dan ada risiko fiskal.

Menggunakan kartu kredit untuk belanja satuan kerja (Satker) kementerian dan lembaga (K/L) bisa berisiko bila tak dilakukan dengan hati-hati. Meskipun tujuannya baik, yakni untuk modernisasi dan mempermudah pengawasan pembelanjaan, tapi tetap pada pelaksananaannya harus tetap diawasi.

Risiko yang harus diwaspadai misalnya bunga kartu kredit yang lumayan tinggi bila pembayaran dengan minimum payment, denda, maupun biaya-biaya lain pada kartu kredit yang lazim dikenakan saat ini. Lana berharap pemerintah telah memperhitungkan risiko-risiko yang mungkin timbul.

Penggunaan kartu kredit untuk belanja Satker K/L diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan. Penggunaan kartu kredit untuk belanja Satker K/L di kementerian ini bisa dilakukan untuk belanja barang yaitu belanja barang operasional, nonoperasional, persediaan, sewa, pemeliharaan, dan perjalanan dinas jabatan.

Untuk menerbitkan kartu kredit pemerintah tersebut, kementrian telah bekerja sama dengan empat bank pelat merah di Indonesia yang juga tergabung dalam Himbara (Himpunan Bank Negara) yaitu PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Negara Indonesia (BNI), dan PT Bank Tabungan Negara (BTN).

10.000 Keping Kartu Kredit Pemerintah Berlimit di atas Rp 1 miliar

Kemudian, mengenai limit kartu kredit pemerintah, ternyata cukup fantastis. Dikatakan oleh Asisten Wakil Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk Kartu Kredit BRI, Wahyudi Darmawan bahwa BRI akan mengeluarkan 10 ribu kartu untuk Satker dengan plafon di atas Rp 1 miliar.

Ketentuan pembayaran belanja barang tentu sudah diatur, artinya ada batas maksimum nominalnya. Misalnya saja, pembayaran belanja barang kepada satu pihak maksimum berjumlah Rp 50 juta, kecuali untuk pembayaran belanja barang perjalanan dinas jabatan.

Plafonkartu kredit pemerintah berada di kisaran Rp 50 juta sampai Rp 200 juta. Plafon tersebut bervariasi tergantung pada kapasitas anggaran masing-masing satker.

Biaya-Biaya Pada Kartu Kredit Pemerintah Berbeda dengan Biaya Pada Kartu Kredit Reguler

Kartu kredit pemerintah tetap akan diberlakukan biaya-biaya, hanya saja ketentuan biayanya jelas akan berbeda dengan kartu kredit regular. Kartu kredit pemerintah tidak dikenai bunga bila dibayar sebeum jatuh tempo.

Adapun bank-bank yang tergabung dalam Himbara memberikan dukungan dalam segi penyediaan teknologi, pembebasan biaya tahunan, biaya naik limit, dan beberapa biaya lainnya.

Kartu Kredit Pemerintah, BNI: Bentuk Dukungan kepada Program GNNT

GNNT atau Gerakan Transaksi Non Tunai merupakan salah satu program yang digalakkan oleh pemerintah kita. Tujuannya baik, yaitu dengan menggunakan transaksi nontunai diharapkan bisa mengurangi kejahatan pencurian, perampokan, dan memberantas aksi pencucian uang dan pembiayaan terorisme.

Penggunaan kartu kredit pemerintah ini juga merupakan salah satu bentuk dukungan pada gerakan transaksi nontunai yang digalakkan pemerintah kita. Selain memberikan akuntabilitas yang baik, kartu kredit juga mendukung transparansi keuangan yang lebih baik.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2015 Official PilihKartu.com Blog.