Bank Mandiri Akan Terbitkan Kartu Kredit Pemerintah di Pangkalpinang

Langkah pemerintah untuk terus menggalakkan gerakan nasional non tunai nampaknya semakin direalisasikan. Setelah memberi contoh dengan penggunaan kartu kredit pemerintah di Kementerian Keuangan dan beberapa satuan kerja lain, kini daerah juga mulai bergerak merealisasikan hal serupa.

Bank Mandiri sebagai salah satu bank pelat merah diketahui akan menjadi penerbit kartu kredit pemerintah untuk satuan kerja Kanwil Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rencana penerbitan tersebut merupakan wujud sinergi dari BUMN dan satker pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 196/ PMK.O5/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

Penandatanganan perjanjian kerjasama atau MoU bertempat di aula KPPN Pangkalpinang, Rabu (24/04/2019) dan diinisiasi oleh KPPN PangkaIpinang dengan mengundang 41 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja (Satker) yang sudah memiliki rekening di Bank Mandiri sebagai rekening operasional.

Agus Tri Setiono selaku Area Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Pangkalpinang mengatakan Kartu Kredit Pemerintah yang akan dibuat tersebut merupakan alat pembayaran menggunakan kartu untuk kebutuhan Satker agar dapat melakukan pembayaran atas transaksi belanja Negara dalam Penggunaan Uang Persediaan (UP).

Agus yakin penggunaan kartu kredit pemerintah ini akan membuat transaksi di satker lebih fleksibel dan mudah. Selain itu jangkauan pemakaian kartu kredit yang luas dapat digunakan di seluruh merchant melalui mesin EDC. Penggunaan kartu kredit pemerintah juga lebih menjamin keamanan bila dibandingkan transaksi tunai. Selain itu, ia juga efektif untuk menghindari uang persediaan yang menganggur sehingga akuntabilitas pembayaran lebih baik.

Bank Mandiri sendiri diketahui tercatat sebagai stakeholder di Kementerian Keuangan dan sangat mendukung program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Sehingga, pihaknya juga mendukung dengan penuh akan kebijakan penggunaan kartu kredit pemerintah tersebut.

Baca juga: Line Pay Gandeng Visa untuk Hadirkan Kartu Kredit Co-Brand Line Pay-Visa

Lebih detail, setiap satuan kerja akan diberikan minimal 2 kartu kredit dengan limit tidak kurang dari Rp 50 juta. Kartu kredit pemerintah tersebut berbeda dengan kartu kredit regular karena tidak akan dikenakan biaya alias gratis.

Beberapa fasilitas atau keuntungan tambahan yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada pemegang kartunya antara lain Free Airport Lounge di Bandara Indonesia, Travel Assistance, Mandiri Travel Insurance, Penyesuaian Limit Kartu dan Penyajian Data Tagihan serta penerapan data sesuai Good Coorporate Governance (GCG).

Agus mengaku pihaknya sudah menyiapkan kartu kredit pemerintah untuk kemudian didistribusikan sesuai kebutuhan Satuan Kerja di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bank Mandiri area Pangkalpinang juga siap menjangkau instansi-instansi lainnya.

Loading...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2015 Official PilihKartu.com Blog.