KUR Bakal disalurkan Lewat Fintech

Pemerintah mewacanakan kemungkinan KUR agar bisa disalurkan lewat Fintech (Financial Technology). Wacana ini menyangkut harapan pemerintah agar KUR bisa tersalurkan secara merata hingga ke daerah-daerah.

Selama ini KUR biasa disalurkan lewat perbankan. Sementara menurut Sekretaris Dewan Nasional Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Eny Widiyanti, tidak semua daerah di Indonesia sudah terjangkau akses perbankan. Nyatanya masih ada beberapa daerah yang tidak/belum mendapatkan akses ke perbankan.

Wilayah-wilayah tersebut umumnya yang masuk kategori 3T (Terpencil, Tertinggal, dan Terdepan). Penyaluran KUR lewat fintech diharapkan bisa menjadi solusi atas tidak terjangkaunya area-area tersebut oleh perbankan.

Melalui teknologi yang dimiliki oleh fintech, maka target pemerintah untuk memenuhi inklusi keuangan akan bisa terealisasi. Apalagi pemerintah memasang target jumlah penduduk yang mendapatkan akses layanan keuangan bisa meningkat dari 49% menjadi 75%.

Sayangnya, jumlah fintech yang memenuhi syarat untuk menyalurkan KUR belum banyak. Sebelum bisa menyalurkan KUR kepada masyarakat, fintech memang harus lolos persyaratan dari pemerintah. Syarat tersebut antara lain telah mengantongi ijin terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Setelah mengantongi dua jenis ijin tersebut, fintech juga harus memiliki Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan memiliki kerjasama dengan perusahaan penjamin KUR. Perusahaan penjamin KUR antara lain Jamkrindo, Askrindo, dan Jamkrinda.

Semua persyaratan tersebut mengacu pada peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

Eny mengaku pemerintah melalui kementerian perekonomian telah menyediakan dasar hukum dan persyaratan yang memadai. Sehingga pihaknya berharap fintech-fintech yang ada di Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam program ini dan serius untuk memenuhi persyaratan yang ada.

Adapun alur penyaluran dana KUR ke masyarakat oleh fintech kurang lebih adalah sebagai berikut:

Fintech yang memenuhi syarat harus mempunyai dana yang berasal dari pemberi pinjaman (lender) maupun Lembaga keuangan lain, bisa juga fintech menjadi Lembaga penyalur dana dari perbankan. Pemerintah akan berperan sebagai pengatur skema kerja serta menganggarkan dana subsidi dari bunga KUR.

Upaya pemerintah untuk melibatkan fintech dalam penyaluran dana KUR ini patut diapresiasi. Artinya pemerintah membuka kesempatan yang luas bagi seluruh Lembaga keuangan yang menyalurkan kredit. Meskipun kebijakan pemerintah tersebut sempat mendapat penolakan dari koperasi dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) karena dianggap dapat mematikan bisnis mereka.

Mengenai hal tersebut Eny berpikir positif bahwa setiap Lembaga memiliki segmen pasar masing-masing, sehingga masing-masing Lembaga keuangan tidak perlu khawatir. Ia berharap antar Lembaga keuangan agar dapat saling menjalin kolaborasi demi tercapainya tujuan pemerataan inklusi keuangan.

Loading...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2015 Official PilihKartu.com Blog.