Pembukaan Data Kartu Kredit, Bank Khawatir Gaduh

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan, beberapa pihak terkait mulai bereaksi terhadap kebijakaan penyampaian data transaksi kartu kredit nasabah tersebut.

Salah satu yang mulai merespon adalah para bankir

Para bankir yang kemungkinan akan menjadi yang paling terdampak merasa keberatan dengan adanya kewajiban pelaporan data kartu kredit. Bukan tanpa alasan, dua tahun lalu ketika peraturan ini diterapkan ternyata berbuah penutupan kartu kredit secara massal, dan akhirnya beberapa bank besar harus gigit jari karena kehilangan nasabah kartu kreditnya.

Kini, pemerintah melanjutkan usaha pembukaan data transaksi nasabah kartu kredit melalui PMK No.228/PMK.03/2017. Respon bankir memang tak semua menolak, ada juga yang menyatakan diri patuh, seperti Bank BCA yang menyatakan bahwa pihaknya tidak akan berspekulasi apapun mengenai kebijakan ini. Pihaknya hanya akan menunggu respon dari nasabahnya, bila banyak nasabahnya keberatan bila datanya dibuka tentu bank harus segera merespon.

Baca juga: WAJIB LAPOR TRANSAKSI KARTU KREDIT, BANK: 2 TAHUN LALU BANYAK PENUTUPAN KARTU KREDIT

“Ini belum dapat masukan dari nasabah, kami tidak mau mengada-ada. Gaduh atau tidaknya kalau sudah betul-betul ada komplain dari nasabah, baru kami bisa komen berdasarkan fakta. Jadi nanti kita tanya lebih detail ke nasabah,” ucap Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaatmadja.

Berbeda dengan Bank BCA, Dirut PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), Suprajarto khawatir bila pelaporan data kartu kredit tersebut akan memicu kegaduhan lagi, dan karenanya berharap supaya pemerintah menimbang kembali kebijakan tersebut.

Senada dengan Suprajarto, Steve Marta selaku Ketua Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) juga khawatir bila kebijakan ini justru akan membuat masyarakat enggan untuk menggunakan kartu kredit. Masyarakat yang ingin membuat kartu kredit juga jadi urung untuk apply kartu kredit karena takut datanya dibuka.

Jika sampai demikian, maka kebijakan tersebut justru akan bertentangan dengan upaya pemerintah untuk menggalakkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Per 2017 jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia mencapai 17 juta kartu, dan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun meski tidak signifikan peningkatannya.

BI: Tak Semua Transaksi dilaporkan

Menanggapi kekhawatiran para bankir, Bank Indonesia menyatakan bahwa tidak semua nasabah yang akan diperiksa data transaksinya, melainkan hanya yang nilai transaksi selama setahun mencapai 1 milyar saja. Jadi BI menghimbau masyarakat supaya tidak khawatir apalagi panik.

Steve Marta berharap pemerintah agar segera mengkomunikasikan mengenai teknis peraturan tersebut kepada pihak-pihak yang berkaitan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari berita yang simpang siur di masyarakat dan berpotensi menimbulkan kepanikan. Sosialisasi resmi dan menyeluruh sangatlah diperlukan.

Masyarakat Kelas Menengah Atas Berpotensi Terdampak Paling Besar

Atas kebijakan pembukaan data transaksi nasabah yang dibatasi dengan kriteria tagihan minimal 1 milyar setahun, ekonom menilai bahwa kebijakan ini akan berdampak pada kalangan masyarakat kelas menengah ke atas.

Bhima Yudhistira, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, menyatakan bahwa kebijakan tersebut bisa memengaruhi konsumsi masyarakat kelas menengah ke atas. Menurut pendapat admin, bisa jadi kelas masyarakat tersebut akan menahan konsumsinya dengan menggunakan kartu kredit, atau malah langsung menutup kartu kreditnya.

Baca juga: KARTU KREDIT DIINTIP PETUGAS PAJAK, SRI MULYANI: MASYARAKAT JANGAN KHAWATIR

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, juga meminta Dirjen Pajak untuk mengantisipasi reaksi penolakan dari masyarakat. Ia menyarankan agar dibuat SOP/sistem yang jelas, mudah, dan akuntabel untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Bila dinilai tidak siap, maka kebijakan hanya akan mengundang kepanikan dan kekhawatiran di masyarakat.

Loading...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2015 Official PilihKartu.com Blog.