Rizal Ramli Sindir Sri Mulyani Terkait Kartu Kredit Pemerintah

Sudah hampir sebulan lamanya kebijakan untuk berlakukan kartu kredit pemerintah diterapkan. Beberapa satuan kerja di Lembaga maupun di kementrian sudah mulai menggunakan kartu kredit untuk urusan pembayaran. Selain dinilai lebih efisien, kartu kredit pemerintah ini bisa lebih praktis karena mengurangi beban keharusan membawa uang tunai dalam jumlah besar ketika perjalanan dinas.

Meski begitu, ternyata kebijakan untuk menerapkan kartu kredit untuk belanja operasional di kementrian dan Lembaga K/L tersebut tidak sejalan yang dipikirkan oleh Mantan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli. Ia beberapa kali menyindir kebijakan Menkeu Sri Mulyani yang salah satunya adalah modernisasi anggaran kementrian dan Lembaga (K/L) melalui penggunaan kartu kredit sebagai metode baru dalam pembelanjaan APBN.

“Saya bingung Menkeu keluarkan agar anjuran pakai credit card. Tidak ada itu, biaya transkasi besar, tapi bunga kredit kan tinggi. Tidak ada di seluruh dunia transaksi pakai credit card. Artinya jangan ada likuiditas miss match,” tuturnya, di ruang rapat Komisi XI, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Baca juga: Waspada Jasa Pelunasan Kartu Kredit

Atas kebijakan ini pun, Rizal meminta komisi XI DPR agar bisa bertindak lebih tegas terhadap mitra kerjanya, dalam hal ini Kementrian Keuangan. Ia terutama menyoroti masalah biaya transaksi credit card yang terbilang besar.

“Kami minta DPR, galakan dikit gitu loh. Jangan Menkeu bilang prudent saja,” tegasnya.

Selain mengkritik masalah modernisasi anggaran kementrian dan Lembaga (K/L), Rizal Ramli juga menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dinilainya kurang melakukan inovasi dalam membayar utang negara yang saat ini mencapai Rp4.000 triliun.

“16 tahun lalu ketika saya jadi Menko, kami tukar utang dengan utang sama Jerman. Kalau dilakukan hari ini karena isu lingkungnan besar, di Eropa, Jepang dan lainnya. Mungkin bisa dapat USD5-10 miliar. Tapi pemerintah hari ini tidak kreatif kurangi beban utang,” ujarnya.

Menurut Rizal Ramli, pemerintah bisa melakukan tukar utang yang berbunga mahal dengan utang yang berbunga murah. Ia mencontohkan ketika bekerjasama dengan Kuwait, pemerintah memberikan proyek pembangunan Jembatan Pasopati, Bandung.

Baca juga: Masyakarat Makin Gemar Belanja Online, Bagaimana Nasib Belanja Offline?

“Kalau kretif kita tidak sekedar jadi antek. Saya berikan contoh, Pakistan perangi Terorisme, engggak punya uang tapi akhirnya dikasih uang. Jadi pemerintah bisa lebih canggih, sehingga tekanan terhadap CAD tidak sebesar hari ini,” tuturnya.

Rizal berharap agar Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak hanya berbicara perekonomian prudent, padahal kenyataannya semua defisit, seperti primer balance Rp68,2 triliun yang mengindikasikan negatif. Artinya Indonesia meminjam untuk bayar pokok dan cicilan plus lebih besar.