Sri Mulyani: Kami Engga Perlu ‘Ngemis’ Data Kartu Kredit

Nampaknya, polemik seputar data kartu kredit masih berlanjut serius. Kini, Menteri Keuangan RI yang sedang menjabat, Sri Mulyani, turut mengutarakan komentarnya mengenai peraturan yang diberlakukan sejak awal 2016 silam.

Ia berpendapat bahwa peraturan tersebut justru menimbulkan kepanikan di masyarakat, sehingga masyarakat terutama publik pemegang kartu kredit ketakutan untuk menggunakan kartu kreditnya. Ini justru berimbas tidak baik pada kondisi perekonomian.

Aturan yang dibuat untuk kepentingan perpajakan tersebut dinilai tidak efektif karena tidak mencerminkan keseluruhan data penghasilan seseorang. Lagipula, Sri Mulyani berpendapat bahwa data perpajakan sekarang sudah lebih baik dari program tax amnesty yang kini telah selesai.

Baca juga: Klarifikasi Ditjen Pajak: Kami Belum Akan Periksa Data Kartu Kredit

Menkeu yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bank Dunia ini juga optimis bahwa Ditjen Pajak sebetulnya punya kemampuan untuk mencari potensi pajak tanpa harus membuka data transaksi kartu kredit nasabah yang justru menimbulkan polemik negatif, meski tidak salah juga karena data kartu kredit bukanlah data rahasia perbankan.

Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan mengevaluasi PMK Nomor 39/PMK.03/2016 tersebut, dimana kurang lebih isinya mewajibkan perbankan di Indonesia yang menerbitkan kartu kredit, untuk menyerahkan data transaksi kartu kredit nasabahnya.

Baca juga: Dapatkan Asuransi Gratis dari AXA Life untuk Pemegang Kartu Kredit

Direktorat Jenderal Pajak sendiri mencabut Surat Direktur Teknologi dan Informasi Perpajakan Nomor S-119/PJ.10/2017 tentang Penyampaian Data Kartu Kredit. Dengan demikian, surat ketentuan tersebut tidak lagi berlaku. Ditjen Pajak, Ken Dwijugiaseteadi bahkan berpendapat bahwa data transaksi kartu kredit nasabah tidak akurat untuk menilai potensi pajak para wajib pajak.

Loading...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2015 Official PilihKartu.com Blog.