Sri Mulyani Jadi Menteri Lagi, Lapor Kartu Kredit Ditinjau Ulang

Akhir Juli kemarin, Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle untuk susunan menteri-menterinya. Salah satu yang ikut direshuflle adalah Menkeu Bambang Brodjonegoro. Bambang Brodjonegoro akan digantikan oleh Direktur Bank Dunia Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menkeu Bambang Brodjonegoro dikenal menetapkan beberapa aturan yang kontroversial seperti kebijakan lapor kartu kredit yang memberatkan sektor perbankan. Semenjak peraturan lapor kartu kredit diberlakukan, terjadi penutupan kartu kredit massal oleh para nasabah kartu kredit. Meski tidak semua bank terdampak, akan tetapi beberapa bank besar mengaku banyak nasabahnya yang ‘kabur’.

Lapor Kartu Kredit Tertunda Tax Amnesty

Sejatinya sejak dua bulan lalu, kebijakan lapor kartu kredit yang dicanangkan sebelumnya resmi ditunda karena adanya periode Tax Amnesty. Oleh karena Tax Amnesty dinilai akan mampu menaikkan penerimaan pajak, maka pemerintah ingin berfokus pada pelaksanaan Tax Amnesty, yang dijadwalkan akan berakhir hingga Maret 2017.

Dengan demikian, kebijakan lapor kartu kredit pun akan ditunda hingga Maret 2017 nanti, setelah periode Tax Amnesty selesai Menkeu berencana untuk tetap melaksanakan kebijakan lapor kartu kredit.

Sri Mulyani naik tahta, lapor kartu kredit kembali di tata

Keadaan berubah ketika akhir Juli lalu presiden Jokowi mengumumkan reshuffle menteri-menterinya. Menkeu Bambang Brodjonegoro direshuffle dan ia digantikan oleh Mantan Menteri Keuangan periode 2008-2010, Sri Mulyani, yang selama periode 2010-2016 ini menjadi Direktur Bank Dunia.

Kini, Sri Mulyani dipanggil kembali oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Keuangan terhitung mulai 27 Juli 2016. Dengan masuknya Sri Mulyani ke dalam jajaran menteri, kalangan pengusaha berharap nantinya Sri Mulyani akan meninjau kembali kebijakan lapor kartu kredit yang ditetapkan oleh mantan Menkeu sebelumnya Bambang Brodjonegoro.

Baca juga:

Keinginan  tersebut disampaikan oleh Ketua Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia), Roy Nicolas Mandey. Dirinya malah berharap bahwa kebijakan lapor kartu kredit dapat dibatalkan saja karena dinilai merugikan pengusaha.

Dilansir dari okezone.com, Roy juga menambahkan bahwa lapor kartu kredit akan menyebabkan masyarakat enggan untuk berbelanja, sehingga ini akan berdampak pada dunia usaha. Bila dunia usaha terdampak, ini akan menimbulkan perlambatan ekonomi.

Nah, kira-kira bagaimana ya nasib selanjutnya dari kebijakan lapor kartu kredit ini?

Loading...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2015 Official PilihKartu.com Blog.