AS Ancam Cabut Tarif Bea Masuk Impor Gara-Gara GPN

Keputusan pemerintah untuk membuat GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) ternyata berbuntut juga ke bisnis lain. Mastercard dan Visa yang merupakan pemroses pembayaran dengan kartu asal Negeri Paman Sam rupanya mulai merasakan kegelisahan atas keputusan pemerintah Indonesia yang satu.

Keresahan Mastercard dan Visa akhirnya berbuntut kepada kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang mempertimbangkan untuk mencabut fasilitas GSP (Generalized System of Preference/GSP), atau tarif bea masuk impor.

Baca juga: Bagaimana Keamanan Kartu GPN-Gerbang Pembayaran Nasional

Akan tetapi, dari hasil evaluasi terbaru dengan AS, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat (AS) memberi waktu pemenuhan syarat perpanjangan fasilitas preferensi tarif bea masuk impor (Generalized System of Preference/GSP) kepada Indonesia sampai akhir bulan ini.

Untuk yang belum tahu, GSP ini adalah fasilitas bebas tarif bea masuk impor untuk komoditas tertentu yang diberikan AS kepada Indonesia. Akan tetapi, karena beberapa sebab, yang salah satunya adalah pemberlakuan GPN oleh pemerintah Indonesia, membuat pemerintah AS merasa harus melakukan evaluasi terhadap pemberian fasilitas GSP.

Hasil evaluasi kurang lebih menyatakan bahwa pemerintah AS mempertimbangkan untuk mencabut fasilitas GSP karena beberapa kebijakan ekonomi di Indonesia dianggap menghambat dunia usaha asal Negeri Paman Sam. Salah satunya adalah Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang membuat Visa dan Mastercard (AS) terhambat untuk memproses transaksi masyarakat Indonesia di dalam negeri.

Baca juga: GPN Sudah Bisa Dipakai, Nasabah Harus Pegang Dua Kartu?

AS menghimbau kepada pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali sejumlah persyaratan baru yang diajukan AS bila Indonesia masih ingin memperoleh fasilitas GSP.

Lalu, masalah lainnya misalnya rencana pemerintah yang ingin membentuk pusat data (data center) bagi perusahaan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang beroperasi di dalam negeri.

Menteri Perdagangan Enggartiasto mengatakan bahwa pihaknya sudah memenuhi semua persyaratan yang diminta. Bulan Juni ini pihaknya sudah siap. Meski begitu Enggar tidak merinci apa saja dan bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia terhadap berbagai hal yang sempat dikeluhkan AS, yang kemudian dijadikan syarat untuk evaluasi GSP ke depan. Enggar hanya menekankan semua keluhan dari AS sudah menemukan jalan keluar.

Baca juga: VISA vs MasterCard, Pilih Mana?

Dalam evaluasi GSP, sebenarnya tak hanya Indonesia yang diancam akan dicabut GSP-nya, negara lain seperti India dan Kazakhstan tak luput dari ancaman. Hanya saja, India dan Kazakhstan ternyata lebih berani yaitu dengan keputusan mereka untuk tidak menerima fasilitas GSP dari AS tersebut.

Presiden Jokowi diketahui juga telah membahas GPN dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto. Presiden Jokowi ingin tahu kelanjutan penyelesaian fasilitas GSP sebelum mengirim perwakilan ke AS.

 

Loading...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2015 Official PilihKartu.com Blog.