Tax Amnesty Tamat, Giliran Kartu Kredit yang Bakal Dilihat

Tahun lalu, pemerintah melalui Dirjen Pajak sempat membuat heboh pengguna kartu kredit, melalui aturannya yang ingin memeriksa data transaksi kartu kredit nasabah. Caranya adalah dengan meminta bank penerbit kartu kredit yang ada di seluruh Indonesia untuk menyetorkan data transaksi nasabahnya ke Dirjen Pajak.

Publik pengguna kartu kredit segera bereaksi dengan menutup kartu kreditnya, terutama nasabah kartu kredit Bank BCA yang diketahui mengalami penurunan dari aksi tutup masal kartu kredit. Namun, kehebohan ini sempat teredam dengan diundurnya kewajiban setor data transaksi kartu kredit hingga tahun 2017 ini karena pemerintah ingin berfokus pada tax amnesty.

Baca juga: Asuransi Kecelakaan Gratis untuk Pemegang Kartu Kredit

Namun, kini program tax amnesty pun telah berakhir, dan Dirjen Pajak serta Kemenkeu telah menghimbau kepada perbankan penerbit kartu kredit untuk segera mempersiapkan pelaporan data transaksi kartu kredit nasabahnya.

Untuk keperluan pelaporan data transaksi kartu kredit nasabah ini, Ditjen Pajak mensyaratkan agar formatnya sesuai dengan format data bank yang telah ada dalam Kamus Data dan Informasi Kartu Kredit dari bank atau lembaga lain yang mengeluarkan kartu kredit.

Secara garis besar, ada dua jenis data yang diminta oleh Ditjen Pajak yakni:

  1. Data pemegang kartu kredit untuk periode Juni 2016 hingga Maret 2017.
  2. Data transaksi kartu kredit nasabah untuk periode Juni 2016 hingga Maret 2017.

Peraturan ini berlaku untuk seluruh bank dan lembaga non bank yang menerbitkan kartu kredit di Indonesia. Dengan demikian ada sekitar 22 bank dan lembaga non bank yang wajib mempersiapkan data transaksi kartu kredit kepada Ditjen Pajak.

Baca juga: HSBC Platinum Cashback, Hadirkan Cashback Terbaik!

Bank-bank tersebut di antara lain: Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Bank ANZ Indonesia, Bank Bukopin, Bank CIMB Niaga, Bank Danamon, Bank MNC, Maybank Indonesia, Bank OCBC NISP, Bank Permata, Bank BNI Syariah, Bank Sinarmas, MNC Bank, Bank Sinarmas, Bank UOB Indonesia, Bank HSBC, Standard Chartered Bank, Bank ICBC Indonesia, Bank QNB Indonesia, serta 1 lembaga non bank yakni PT AEON Credit Service Indonesia.

Adapun tahun lalu, Ditjen Pajak mengungkapkan bahwa tujuan dari lapor data transaksi kartu kredit adalah untuk mencocokkan data antara pajak yang dilaporkan dengan transaksi kartu kredit nasabah.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2015 Official PilihKartu.com Blog.