Transaksi Kartu Kredit Melebihi Penghasilan, Ditjen Pajak Takkan Langsung Menindak

Bulan April-Mei 2016 lalu, tercatat terjadi penutupan kartu kredit besar-besaran oleh pengguna kartu kredit. Diketahui aktivitas pentupan kartu kredit ini akibat diberlakukannya peraturan wajib lapor data transaksi kartu kredit ke Ditjen Pajak.

Namun, setelah pelaporan dilakukan, lantas apa yang akan dilakukan dengan data-data transaksi tersebut selanjutnya?

Batas terakhir pengumpulan data transaksi oleh bank ke Ditjen Pajak adalah 31 Mei 2016, meskipun demikian hingga hari H hanya 20 bank yang mengumpulkan, 4 lainnya meminta tenggat waktu pengumpulan. Jika tidak ada laporan, maka Ditjen Pajak akan surati OJK untuk menekan bank tersebut agar segera melakukan pelaporan.

Data transaksi nasabah kartu kredit dari ke-24 bank tersebut akan diperiksa oleh Ditjen Pajak. Sekali lagi, data ini hanya untuk mencocokkan saja antara laporan SPT yang dilakukan nasabah kartu kredit, dengan transaksi kartu kreditnya.

Semisal ternyata ada nasabah kartu kredit dengan transaksi kartu kredit melebihi penghasilan, tidak akan dipertanyakan lebih lanjut oleh Ditjen Pajak, jika si pemegang kartu kredit merasa itu bukan transaksi pribadinya sendiri, dia bisa menjelaskannya kepada Ditjen Pajak.

Telepon Rumah, Faktor yang Bisa Jadi Penentu Kartu Kredit Diterima

Ini bukan tanpa sebab, sekarang ini banyak juga individu yang transaksi kartu kredit melebihi penghasilan setiap bulanya. Hal tersebut tidak masalah, karena biasanya individu dengan kondisi tersebut menggunakan kartu kredit pribadinya untuk kebutuhan perusahaannya, baru kemudian perusahaan akan mengganti uangnya untuk melunasi tagihan kartu kreditnya.

Ada juga kartu kredit yang mungkin dipinjam belanja oleh temannya sehingga transaksi kartu kredit melebihi penghasilan nya. Hal tersebut bukan tidak mungkin terjadi, bahkan bisa jadi sering. Nah individu-individu dengan kondisi seperti ini tidak akan langsung dicap tidak jujur dalam melakukan pelaporan SPT-nya, pertama pasti akan ditanyai terlebih dahulu.

Opsi Biner, Tren Investasi Masa Kini Favorit Kaum Muda

Dikutip dari finance.detik.com, Direktur P2Humas DJP Kemenkeu, Hestu Yoga Saksama berkata, “Kami hanya pelajari, cocokkan tagihan kartu kredit tadi dengan penghasilan yang dilaporkan di SPT. Sepanjang wajar ya nggak masalah,” kata Direktur P2Humas DJP Kemenkeu, Hestu Yoga Saksama, dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Untuk itu, DJP meminta masyarakat khususnya pengguna kartu kredit untuk tak terlalu larut dalam euforia ketakutan akan ditindak keras oleh DJP bila transaksi kartu kredit melebihi penghasilan per bulannya. Kesempatan untuk menjelaskan selalu ada dan DJP selalu terbuka.

Cuma Modal Kartu Kredit, Bisa Investasi?

Di sisi lain, DJP juga menyebutkan bahwa kebijakan wajb lapor kartu kredit kepada institusi pajak telah dilakukan di Korsel semenjak 25 tahun lalu.

Loading...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2015 Official PilihKartu.com Blog.