Wajib Lapor Kartu Kredit Berpotensi Menabrak RUU Perlindungan Data Pribadi

Setelah Menkeu menyatakan bahwa peraturan wajib lapor transaksi kartu kredit tidak melanggar UU Perbankan, kini muncul pendapat lain dari sejumlah pakar hukum di Indonesia. Peraturan wajib lapor kartu kredit dinilai berpotensi menabrak RUU Perlindungan Data Pribadi.

Apa yang dimaksud RUU Perlindungan Data Pribadi?

Saat ini, Kominfo Indonesia sedang menyusun RUU Perlindungan Data Pribadi. Cikal bakal dari munculnya RUU Perlindungan Data Pribadi sendiri karena masih banyaknya data-data pribadi seseorang yang masih belum terlindungi.

Data perbankan adalah data yang potensial untuk masuk ke dalam RUU Perlindungan Data Pribadi. Ini tak lain karena masih banyak kasus sharing data nasabah yang terjadi antar bank. Contoh riil dari kasus ini adalah seringnya nasabah yang ditelepon pihak bank lain karena disangka telah mengajukan aplikasi kartu kredit tertentu padahal mereka tidak pernah merasa mengajukan permohonan.

Sobat, Yuk Pakai Kartu Kreditmu untuk Investasi

RUU Perlindungan Data Pribadi mengacu ke Eropa

Masih banyaknya kasus seperti di atas diklaim sebagai salah satu sebab perlunya UU Perlindungan Data Pribadi. RUU Perlindungan Data Pribadi yang sekarang tengah disusun diketahui mengacu kepada aturan perlindungan data pribadi di negara-negara Eropa yang dikenal sangat ketat dalam melindungi data pribadi seseorang.

Lantas apa jadinya bila kini Ditjen Pajak akan ikut ‘menilik’ data nasabah kartu kredit?

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, data transaksi nasabah kartu kredit berupa billing statement setiap bulannya tidak termasuk ke dalam data rahasia menurut Undang-Undang Perbankan Indonesia. Akan tetapi, Kominfo yang saat ini tengah menyusun RUU Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa peraturan Menkeu tersebut berpotensi crash.

Pada dasarnya peraturan Menkeu hanya ingin melihat data transaksi nasabah untuk digunakan sebagai bahan pencocokan data dengan laporan SPT yang dilakukan nasabah yang tersangkut. Namun, banyak nasabah yang merasa ‘ketakutan’ dan bereaksi dengan menutup kartu kreditnya.

Tren Penutupan Kartu Kredit: Siapa Sajakah yang Menutup Kartu Kredit?

Pelaporan Tetap Berjalan mulai Akhir Mei 2016

Pemerintah tetap akan mewajibkan lapor transaksi kartu kredit oleh Bank ke Ditjen Pajak mulai akhir Mei 2016 ini. Semua bank diwajibkan melaporkan data nasabah kartu kredit mereka tanpa terkecuali, dan tanpa ada atuan nominal tertentu. Pelaporan dapat dilakukan secara online maupun secara offline.

Mengenai peraturan wajib lapor yang berpotensi menabrak RUU Perlindungan Data Pribadi, pihak Kominfo sendiri menginginkan supaya ada pembicaraan lebih lanjut antara kedua belah pihak agar tercipta harmoni antara peraturan Menkeu dengan RUU Perlindungan Data Pribadi.

Bagaimanapun peraturan ini nanti jadinya, tugas seorang warga negara yang baik adalah mematuhinya. Mari dukung kebijakan pemerintah dan jangan takut pakai kartu kredit ya, karena masih banyak manfaat yang didapat dengan adanya kartu kredit di tangan anda.

Tren Penutupan Kartu Kredit, Bank Gencarkan Promosi

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2015 Official PilihKartu.com Blog.