Yuk, Pahami Kembali Peraturan Menkeu

Dampak dari adanya kebijakan baru Menkeu memang kini sedang sangat dirasakan oleh para petinggi perbankan di Indonesia. Tindakan penutupan kartu kredit beramai-ramai oleh sejumlah nasabah kartu kredit beberapa bank di Indonesia adalah bukti betapa peraturan Menkeu tentang Wajib Lapor Data Transaksi Kartu Kredit belum sepenuhnya dipahami oleh nasabah.

Dalam aturan yang resmi berlaku mulai tanggal 22 Maret 2016 tersebut, pihak Kementrian Keuangan menyatakan bahwa sebanyak 23 bank yang ada di Indonesia diwajibkan untuk melaporkan data transaksi kartu kredit nasabah mereka kepada Ditjen Pajak. Proses pelaporan diberitakan akan dimulai pada akhir bulan Mei.

Masyarakat dinilai terlalu cepat bereaksi dalam menanggapi adanya aturan baru Menkeu. Ketidaklengkapan informasi yang diterima dilansir menjadi penyebab utama mengapa banyaknya nasabah kartu kredit yang lantas menutup kartu kreditnya.

Dampak Aturan Menkeu: Pengguna Kartu Kredit Mulai Tutup Kartu Kreditnya

Bank BCA dan Bank OCBC NISP merupakan contoh bank yang mendapatkan permintaan penutupan kartu kredit hingga bertubi-tubi. Bank BCA sendiri mencatat jumlah nasabah yang menutup kartu kreditnya pada bulan April ini mencapai 300%. Bank OCBC NISP dan Bank Mega juga melaporkan adanya penurunan jumlah nasabah kartu kredit secara signifikan, tetapi pihaknya belum mengetahui dengan pasti apakah penyebabnya karena Peraturan Menkeu tersebut.

Pasalnya, sejak awal tahun lalu hingga sekarang, memang tercatat adanya perlambatan pertumbuhan kartu kredit. Perlambatan ini dinilai wajar oleh sejumlah ahli finansial mengingat fenomena pada semester I awal tahun memang demikian adanya. Namun, semester II akan membawa angin segar bagi bisnis kartu kredit karena ada beberapa momen besar seperti Ramadhan, Lebaran, libur sekolah, hingga Natal.

Tilik Data Transaksi Nasabah Tidak Salahi Aturan Perbankan

Menkeu menilai bahwa aktivitas tilik data transaksi nasabah tidak menyalahi aturan apapun. Data transaksi nasabah merupakan jalan satu-satunya bagi pemerintah untuk melihat data transaksi nasabah. Data transaksi nasabah tidak termasuk dalam data rahasia di dalam Undang-Undang Perbankan.

Dengan melihat sisi belanja masyarakat, pemerintah ingin mengetahui pola konsumsi masyarakat dari hasil belanja kartu kreditnya. Ini hanya digunakan untuk keperluan pencocokan data antara laporan pajak yang disubmit oleh wajib pajak dengan data transaksi kartu kreditnya.

Gubernur BI masih Kaji Aturan Baru Menkeu

Gubernur BI saat ini yakni Agus D.W. Martowardojo menyatakan bahwa pihaknya masih mengkaji peraturan wajib lapor data transaksi yang dikeluarkan oleh Menkeu ini. Pihaknya masih harus melakukan assessment akan efektifitas dari kebijakan Menkeu ini.

Bagaimana Teknis Melaporkan Data Transaksi Nasabah ke Ditjen Pajak?

Teknis pelaporan data transaksi Nasabah ke Ditjen Pajak sendiri masih belum jelas. Pelaporan yang rencananya akan dimulai pada akhir bulan Mei 2016 ini masih dicari tahu oleh pihak perbankan. Data transaksi nasabah kartu kredit yang dilaporkan ke Ditjen Pajak adalah billing statement yang setiap bulannya dikirim kepada nasabah.

Wajib Lapor Data Transaksi Kartu Kredit Mulai Berlaku Akhir Mei 2016

Namun, perlu diketahui bahwa melakukan pemeriksaan terhadap seluruh billing statement nasabah kartu kredit setiap bulannya akan menjadi pekerjaan panjang mengingat jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia ada sekitar 14 juta hingga 17 juta. Memeriksa satu per satu keseluruhan billing statement juga akan memakan waktu. Belum lagi tidak diketahui bagaimana Ditjen Pajak akan menetapkan keputusan seseorang jujur atau tidak terhadap SPT yang dilaporkannya, dengan memeriksa transaksi di billing statementnya.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2015 Official PilihKartu.com Blog.