Wajib Lapor Data Transaksi Kartu Kredit ke Ditjen Pajak, Pengguna Kartu Kredit Bakal Menurun?

Peraturan Baru Menteri Keuangan

Pada tanggal 23 Maret 2016 lalu, Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro melalui Peraturan Menteri Nomor 39/PMK.03/2016, mewajibkan bank penerbit kartu kredit untuk melaporkan data-data pribadi kartu kredit nasabah mereka kepada Ditjen Pajak.

Bagaimana Tanggapan Bank?

Peraturan ini menimbulkan berbagai tanggapan dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan aturan ini, baik itu dari pihak bank penerbit kartu kredit dan pihak nasabah kartu kredit.

Bank BNI Syariah yang juga mengeluarkan produk kartu kredit berupa kartu kredit iB Hasanah Card mengaku siap untuk melaporkan data transaksi nasabah kartu kredit mereka. Meskipun sudah siap, tetapi pihaknya masih menunggu kesepakatan dari AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia) dan induk usaha yang mereka miliki.

Bagaimana Reaksi Nasabah?

Tanggapan sebaliknya datang dari pengguna kartu kredit yang merasa akan dirugikan jika data-data mereka, biarpun itu hanya data-data transaksi yang berupa billing statement. Pemilik kartu kredit takut jika ada banyak pihak yang mengakses data-data mereka, sehingga akan memperbesar kemungkinan kebocoran data pribadi ke pihak lain.

Sobat, Yuk Pakai Kartu Kreditmu untuk Investasi

Nasabah Kartu Kredit Bisa jadi Ekstensifikasi Objek Pajak

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro menyatakan bahwa data transaksi nasabah kartu kredit merupakan data yang berpotensi untuk dijadikan bahan ekstensifikasi objek pajak.

Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Humas DJP Mekar Satria Utama: Nasabah kartu kredit tidak akan dikenakan pajak

Namun, di kesempatan lain, Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Humas DJP Mekar Satria Utama menyatakan hal yang berseberangan, yakni bahwa pengecekan data transaksi nasabah kartu kredit ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan pajak kepada nasabah kartu kredit.

Pengecekan data transaksi nasabah kartu kredit ini dilakukan sebagai bahan analisis Ditjen Pajak terhadap kekayaan sebenarnya dari seorang wajib pajak. Pihak Ditjen Pajak akan membandingkan data SPT wajib pajak dengan data transaksi kartu kredit yang dimiliki.

Lapor SPT Online diperpanjang hingga 30 April, Anda Sudah Lapor?

Dari data transaksi seorang nasabah kartu kredit, dapat diketahui bagaimana pola konsumsi si pemegang kartu. Kemudian, dari pola konsumsi tersebut dibandingkan dengan SPT yang dilaporkan, apakah relevan, apakah wajar ataukah tidak.

Namun, jika kartu kredit yang dipakai merupakan kartu kredit yang dipakai untuk bersama-sama, maka Ditjen Pajak menghimbau nasabah kartu kredit untuk tidak khawatir dan menjelaskan saja kepada pihak perpajakan.

Pajak Bisa Intip Data Nasabah Bank, Langgar UU Perbankan?

Beberapa nasabah kartu kredit menilai peraturan baru dari Kementerian Keuangan  ini dinilai melanggar UU Perbankan, karena bagaimana mungkin aparat pemerintah malah melanggar UU? Ini dinilai bahwa aparat pemerintah overpower.

Apakah Peraturan Menteri Langgar UU?

Dilansir dari ekonomi.metrotvnews.com, Direktur Eksekutif Centre for Indonesian Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menyatakan bahwa peraturan baru Menteri Keuangan ini dinilai tidak melanggar UU Perbankan.

Pasalnya, yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan adalah data nasabah, bukan data transaksi nasabah. Dengan demikian, data transaksi nasabah boleh saja dikulik oleh pihak lain.

Bagaimana dengan anda?

Hmm, jika memang demikian adanya, maka sebagai nasabah kartu kredit sebaiknya patuh pada peraturan yang berlaku. Hanya saja, dalam billing statement yang merupakan data transaksi nasabah kartu kredit, terdapat data-data nasabah kartu kredit berupa nama bank penerbit kartu kredit, nomor rekening kartu kredit, nomor ID, nama merchant, nama pemilik kartu, alamat pemiliki kartu, NIK/no paspor pemilik kartu, NPWP pemilik kartu, jumlah tagihan bulanan, tanggal transaksi, rincian transaksi, nilai transaksi dalam rupiah serta limit atau batas nilai kredit yang diberikan kepada setiap kartu kredit.

Cuma Modal Kartu Kredit, Bisa Investasi?

Diprediksi Pengguna Kartu Kredit Bakal Menurun

Adanya Peraturan Menteri Keuangan tersebut diprediksi akan menurunkan jumlah pengguna kartu kredit. Ini karena nasabah kartu kredit rata-rata tidak akan senang bila data-data transaksi mereka dibaca banyak orang.

Jika memang demikian, maka pihak bank harus bersiap untuk mengalami kemungkinan adanya penurunan jumlah pengguna kartu kredit.


Komentar untuk Wajib Lapor Data Transaksi Kartu Kredit ke Ditjen Pajak, Pengguna Kartu Kredit Bakal Menurun?

Joko 25 April 2016

pajak ini pasti ya? apa seluruh pengguna kartu kredit bakal kena?

admin 25 April 2016

Tidak juga. Kartu kredit bukan untuk dikenai pajak, hanya untuk mencocokkan data transaksi nasabah dengan data SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
Related Article
Kartu kredit memang sebuah metode pembayaran yang ...