Ditjen Pajak Boleh Tilik Data Kartu Kredit Nasabah, Pemegang Kartu Kredit Bakal Kena Pajak?

Nasabah kartu kredit, tahukah anda bahwa sekarang pemerintah telah memberlakukan undang-undang baru, yakni diperbolehkannya ditjen pajak untuk ‘menilik’ data-data kartu kredit dari para pemegang kartu kredit?

Dunia Perbankan, Imun Terhadap Aparatur Pemerintah dibalik Undang-Undang Perbankan

Selama ini, dunia perbankan merupakan dunia yang masih sulit disentuh oleh aparatur pemerintahan lain. Ini tak lain karena sektor perbankan merupakan sektor yang dilindungi secara khusus oleh Undang-Undang Perbankan.

Peraturan Menteri Keuangan Terbaru Bolehkan Ditjen Pajak ‘Kulik’ Data Nasabah Kartu Kredit

Tapi, kini nampaknya peraturan tersebut telah berubah. Pasalnya, sejak 22 Maret 2016 lalu Kementrian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016, mewajibkan bank penerbit kartu kredit untuk melaporkan data-data pribadi kartu kredit nasabah mereka kepada Ditjen Pajak.

Lebih spesifik lagi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tersebut berisi tentang rincian jenis data dan informasi, serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

Bank Penerbit Kartu Kredit Wajib Lapor Data Transaksi Nasabah

Kebijakan baru ini berasal dari kementrian keuangan yang mewajibkan 23 bank penerbit kartu kredit untuk melaporkan data-data dan transaksi kartu kredit nasabahnya kepada direktorat jendral pajak.

Adapun hal-hal yang perlu dilaporkan bank atau lembaga penerbit kartu kredit antara lain data-data yang terdapat dalam lembaran billing statement, yang ditagihkan kepada pemegang kartu kredit setiap bulannya. Data-data tersebut adalah nama bank penerbit kartu kredit, nomor rekening kartu kredit, nomor ID, nama merchant, nama pemilik kartu, alamat pemiliki kartu, NIK/no paspor pemilik kartu, NPWP pemilik kartu, jumlah tagihan bulanan, tanggal transaksi, rincian transaksi, nilai transaksi dalam rupiah serta limit atau batas nilai kredit yang diberikan kepada setiap kartu kredit.

Peraturan Baru Tuai Kritik

Aturan yang diterbitkan sejak tanggal 22 Maret 2016 lalu ini segera saja menuai berbagai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, dan tentu saja yang paling keras datang dari para pemegang kartu kredit itu sendiri.

Bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan

Kebijakan baru ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa data nasabah merupakan rahasia perbankan, sehingga tidak boleh untuk diberikan kepada pihak lain.

Rawan Pembocoran Data Nasabah

Pembocoran data menjadi hal yang paling ditakutkan oleh nasabah kartu kredit jika ada banyak pihak yang bisa mengakses data pribadinya.

Nasabah yang keberatan dengan kebijakan baru ini merasa khawatir jika ada banyak pihak yang mengetahui data-data perbankan pribadi mereka. Pasalnya, kejahatan semakin marak dan siapapun dapat menjadi pelaku kejahatan jika ada kesempatan.

Senjata Ditjen Pajak untuk Lacak Kekayaan Pemegang Kartu Kredit

Sementara itu, kebijakan baru pemerintah yang mengizinkan pemerintah untuk memeriksa data kartu kredit, adalah langkah Ditjen pajak supaya bisa melacak data kekayaan pemegang kartu kredit.

Nasabah Kartu Kredit, Objek Potensial Pajak

Terlebih lagi, Menteri Keuangan, Bambang P.S Brodjonegoro menyatakan bahwa data perbankan merupakan data yang potensial untuk bisa digunakan Ditjen Pajak dalam ekstensifikasi objek pajak. Ini artinya bahwa Ditjen Pajak akan menggunakan data kartu kredit untuk menarik lebih banyak objek pajak.

Jadi, pengguna kartu kredit, hati-hati dengan penggunaan kartu kredit anda ya, sewajarnya saja^^.


Komentar untuk Ditjen Pajak Boleh Tilik Data Kartu Kredit Nasabah, Pemegang Kartu Kredit Bakal Kena Pajak?

Related Article
Sudah bukan rahasia bila kartu kredit BCA adalah k...
Kali ini, pilihkartu akan mengulas tips menghemat ...
Bila anda sedang jalan-jalan ke mall, ke hotel, su...