Lebih dari 50% Pengaduan ke OJK Bertemakan Kartu Kredit


Lebih dari 50% Pengaduan ke OJK Bertemakan Kartu Kredit Rating : 0/5 (0)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa laporan yang masuk ke lembaganya dalam kurun waktu 2013-2018 sebagian besar adalah pengaduan dari produk-produk perbankan, terutama yang bentuknya pinjaman seperti KTA (Kredit Tanpa Agunan) dan kartu kredit.

Sarjito selaku Deputi Komisioner  Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK mengatakan, lebih tepatnya sekitar 53,3% pengaduan yang masuk ke OJK adalah pengaduan yang sifatnya atau temanya perbankan. Kemudian, 25,8% pengaduan berasal dari sektor asuransi, 12,7% dari sektor multifinance, dan sisanya sekira 3% berasal dari sektor pasar modal.


"Keluhan soal dana pensiun paling sedikit, yaitu 1,3 persen. Memang yang paling banyak tetap perbankan, mungkin karena pangsa pasarnya paling banyak," ujarnya, Kamis (26/4).

Lalu apakah sebabnya pelanggan banyak mengadukan produk dan layanan perbankan yang mereka pakai?

Menurut Sarjito, sebelum membuat kartu kredit, calon nasabah dianggap sudah mengerti akan risiko dari kartu kredit maupun produk kredit lain yang akan diberikan oleh bank. Padahal, pada kenyataannya tak semua calon nasabah sudah mengerti betul akan risiko dari kartu kredit maupun produk kredit yang ingin ia ambil, inilah yang bisa menjadi masalah di kemudian hari.

Yang perlu diketahui calon nasabah, pada kartu kredit maupun produk kredit dari perbankan, ada banyak sekali poin-poin yang harus diketahui dan dipahami sejelas-jelasnya. Poin-poin seperti biaya-biaya yang ada pada kartu kredit sekaligus bagaimana biaya-biaya tersebut diberlakukan haruslah sudah dipahami.

Selama ini, tak sedikit calon nasabah yang tergiur kemudahan mendapatkan pinjaman uang dari produk kartu kredit maupun produk kredit KTA, tanpa memahami betul-betul komponen-komponen biaya yang ada. Ini tak lepas dari kurangnya agen-agen pemasaran dalam menjelaskan secara rinci komponen-komponen biaya pada produk-produk kredit tersebut. Tugas agen-agen pemasaran produk kredit selain mencari calon nasabah adalah tentu memberikan edukasi mengenai risiko dari produk kredit yang mereka tawarkan. Agen-agen pemasaran produk kredit juga dihimbau untuk tidak hanya mementingkan target, tapi juga edukasi kepada calon nasabah.

Beberapa sebab lain yang diklaim berpengaruh terhadap jumlah aduan produk kredit adalah kurangnya transparansi seperti salinan perjanjian kredit yang tidak diberikan kepada nasabah, kemudian penalti pelunasan secara sepihak, kurangnya kejelasan berapa jumlah dana yang ditransfer, dan terakhir adalah perubahan bunga dan tenor secara sepihak. Sebab-sebab di atas terutama untuk produk kredit jenis KTA.

Sehingga seringkali, nasabah mengeluhkan bahwa apa yang ditawarkan oleh perbankan tidak sesuai dengan informasi yang mereka terima di awal ketika ditawari oleh agen-agen pemasaran kredit. Pada akhirnya nasabah merasa ditipu oleh bank, padahal sejatinya tidak sepenuhnya kesalahan bank, melainkan ada beberapa poin yang memang missed atau belum disampaikan oleh agen-agen pemasaran.

Di sini bersikap kritis dan cerewet bertanya menjadi penting untuk dilakukan sebelum seorang calon nasabah memutuskan untuk mengambil produk kredit tertentu. Bila ditawari di mall dengan iming-iming cepat dan pasti approved juga jangan lantas diterima, karena buru-buru takutnya malah salah terima produk. Promonya belum tentu dapat, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi setelahnya ternyata malah bikin kantong buntung kan sedih juga.

Baca juga: Marak Skimming, Begini Cara Mencegahnya

Untuk aduan dari jenis produk asuransi, Sarjito menjelaskan bahwa biasanya aduan datang dari konsumen yang merasa terganggu dengan banyaknya tawaran asuransi melalui telepon, dengan penawaran yang tidak jelas. Belum lagi masalah biaya dan risiko yang tidak diinformasikan selengkap-lengkapnya, maklum via telepon jadi terbatas yang bisa diinformasikan oleh telemarketer, dan juga tak banyak yang bisa ditanyakan oleh yang ditelepon karena di jam-jam mereka sibuk bekerja.

Di sektor multifinance, lagi-lagi agen pemasaran tidak menjelaskan biaya-biaya yang ada pada produk yang ia tawarkan, misalnya biaya penarikan dan biaya pengalihan hak kepemilikan benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan kepemilikannya tetap dalam penguasaan pemilik benda. Ini sering terjadi pada pembiayaan kendaraan roda dua.

Pemerintah sendiri menyayangkan tidak seimbangnya inklusi keuangan dengan tingkat literasi keuangan. Menurut data OJK per 2016, tingkat inklusi keuangan mencapai 67,8% sedangkan tingkat literasi keuangan hanya mencapai 29,7%. Ini artinya, persentase masyarakat yang menggunakan produk keuangan termasuk tinggi, tapi tanpa diimbangi dengan pengetahuan akan produk keuangan tersebut.

Ini menjadi PR bagi pihak-pihak yang terkait, untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan risiko dari produk-produk keuangan yang ada. Penyedia produk-produk keuangan juga dihimbau untuk terus memberikan transparansi akan produk-produk yang mereka tawarkan.

Loading...

Ingin Punya Kartu Kredit? Pilih Kartu Kredit Dari Bank Yang Kamu Mau

Komentar untuk Lebih dari 50% Pengaduan ke OJK Bertemakan Kartu Kredit

Artikel Terkait