Mengenal APMK, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu Rating : 0/5 (0)

Pernahkah anda mendengar soal APMK? APMK merupakan singkatan dari Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. Jika mendengar kata pembayaran menggunakan kartu, tentu pikiran kita tak akan jauh-jauh dari kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit.

Memang tidak salah, saat ini kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit merupakan alat pembayaran non tunai yang termasuk ke dalam Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. Lalu bagaimana dengan kartu e-money, maupun kartu prabayar lainnya?

Perbedaan APMK dan Uang Elektronik

Kartu e-money maupun kartu prabayar lainnya pada fungsinya hampir sama dengan kartu ATM, kartu debit maupun kartu kredit, yaitu sebagai alat ganti pembayaran non tunai. Hanya saja, perbedaannya terletak pada sistemnya.

Kartu ATM, kartu debit maupun kartu kredit terhubung dengan rekening nasabah. Artinya, untuk bisa memanfaatkan layanan ketiga kartu tersebut, seseorang harus memiliki rekening terlebih dahulu di sebuah bank.

Baca juga: Sekarang Kartu Kredit BCA Bisa Buat Bayar BPJS!

Lain dengan uang elektronik seperti e-money maupun kartu prabayar lainnya, yang pada prinsipnya merupakan jenis uang tunai yang dikonversikan ke dalam bentuk non tunai (kartu), sehingga seseorang bisa dengan mudah menggunakannya untuk transaksi, tanpa harus menginstruksikan kepada pihak ketiga seperti perbankan untuk melakukan pembayaran.

Pakai Uang Elektronik, Tidak Perlu Punya Rekening Dulu di Bank

Untuk menggunakan uang elektronik, seseorang tidak harus mempunyai rekening terlebih dahulu di bank. Adapun untuk mengisi saldo di uang elektronik, bisa dengan sistem top up melalui transfer, maupun di top up di toko-toko yang menyediakan (misal: Indomaret, Alfamart, dst).

Lembaga Pengawas Sistem APMK dan Uang Elektronik

Baik APMK maupun uang elektronik diawasi penyelenggaraannya oleh lembaga yang berwenang. APMK yang merupakan produk dari perbankan, maka penyelenggaraannya diawasi oleh BI dan OJK, sementara uang elektronik diawasi oleh BI dalam pelaksanaannya.

Baca juga: Bisakah Kita Lapor Masalah Kartu Kredit ke OJK?

Dasar Hukum APMK dan Uang Elektronik

Adapun dasar hukum penyelenggaraan sistem APMK adalah PBI (Peraturan Bank Indonesia) No 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK. Untuk uang elektronik, Bank Indonesia mengaturnya dalam PBI No 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (e-money).

Pembaruan PBI No 11/11/PBI/2009 menjadi PBI 14/2/PBI/2012

Perlu diketahui bahwa PBI No 11/11/PBI/2009 telah diperbarui ke dalam PBI 14/2/PBI/2012, pembaruan ini terutama untuk melarang dengan tegas praktik-praktik gestun (gesek tunai), penentuan batas minimal usia, limit kartu kredit, serta jumlah kepemilikan kartu.

Praktik gestun atau gesek tunai sempat marak dilakukan, yakni pemegang kartu kredit dan merchant bekerjasama, seolah-olah pemegang kartu kredit sedang membeli barang dengan kartu kredit, dan menggesek kartu kreditnya di mesin EDC merchant, padahal pada kenyataannya pemegang kartu kredit mengambil uang tunai dari merchant tersebut.

1. Larang Praktik Gestun

Praktik gestun memang terlihat lebih murah daripada seseorang yang melakukan tarik tunai di ATM via kartu kredit, akan ada biaya yang cukup besar yang dibebankan. Sementara gestun, maka biaya akan dikenakan oleh merchant yang bersangkutan, dan biasanya lebih rendah daripada tarik tunai di ATM, sehingga banyak orang berminat dengan gestun.

2. Usia Minimal Kepemilikan Kartu Kredit

Dalam pembaruan PBI No 14/2/PBI/2012 tersebut, disebutkan juga peraturan kepemilikan kartu kredit. Usia minimal untuk memiliki kartu kredit utama adalah 21 tahun atau sudah menikah, sementara untuk kartu tambahan berlaku minimal usia 17 tahun atau sudah menikah.

3. Jumlah Kepemilikan Kartu Kredit

Jumlah kepemilikan kartu kredit juga dibatasi dengan ketentuan:

  1. Gaji 3 juta sampai 10 juta perbulan maksimal hanya boleh memiliki 2 kartu kredit.
  2. Gaji 10 juta ke atas, maka jumlah kartu kredit yang boleh dimiliki sesuai dengan analisis dari pihak bank.

4. Limit Kartu Kredit

Untuk seseorang dengan gaji di bawah 3 juta per bulan atau kurang dari 36 juta per tahun, tidak diperbolehkan memiliki kartu kredit. Kemudian, PBI No 14/2/PBI/2012 juga mengatur tentang limit kartu kredit. Untuk gaji 3 juta sampai 10 juta per bulan, maka limit berkisar 3 kali gaji.

Advertisement

Ingin Punya Kartu Kredit? Pilih Kartu Kredit Dari Bank Yang Kamu Mau

Komentar untuk Mengenal APMK, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

Artikel Terkait